MANADOZONE//SULUT- Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin M Silangen SE MS memimpin langsung Focus Group Discusion (FGD) Evaluasi Kinerja Bidang Pendidikan, Perekonomian, Pertanian dan Infrastruktur Tahun 2016 serta Proyeksi 2017 di Hotel Grand Puri, Kamis (29/12).
Silangen mengatakan pelaksanaan iven utamanya adalah mengukur capaian kinerja pemerintahan hingga penghujung Tahun 2016 serta mencari kelemahan atau kekurangan yang perlu diperbaiki untuk pelaksanaan di Tahun 2017 bahkan tahun-tahun yang akan datang.
Dari sektor pendidikan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulut mengungkapkan sejumlah poin penting diantaranya Peringkat Uji Kompetensi Guru (UKG) yang berada 10 besar terbawah nasional. Indeks Integritas Ujian Nasional yang masih pada Zona Kuning atau dapat digambarkan dimana kondisi masih Guru membagikan jawaban bagi siswa atau pengawas Ujian tidak melakukan tugasnya dengan baik saat pelaksanaan Ujian Nasional. Serta minat dari Lulusan SMA terhadap Bantuan Studi Tak terbatas untuk mahasiswa S1, S2 dan S3 di 50 universitas Top Dunia masih sangat minim.
Tercatat hanya 1 mahasiswa yang lolos kualifikasi, namun karna mendapatkan beasiswa dari Pusat beasiswa, bantuan dari Pemda tidak diambil.
Menanggapi hal ini DR Max Ruindungan mengatakan membangun sektor pendidikan harus dimulai dari Guru, Infrastruktur dan Leadership. Ruindungan menitik beratkan pada kemampuan Leadership Guru di tingkat dasar yang masih sangat rendah. Guru di Kabupaten/Kota sering mendapat intervensi politik. Beruntung Guru SMA sudah menjadi kewenangan Provinsi, Kepala sekolah tidak fokus lagi mengajar karna sibuk menanggapi isu-isu atau bisikan yang bisa mengancam posisinya.
Noldy Tuerah juga menambahkan yang saat ini terjadi Kurikulum serta Guru yang dihasilkan tidak berdasarkan kebutuhan di lapangan.
Untuk itu Sekprov menginstruksikan pada Kadis Pendidikan agar secepatnya merumuskan Grand Design Pendidikan di Sulut untuk menjawab persoalan baik jangka menengah maupun jangka panjang
Sementara itu dari Sektor Perekonomian akademisi dari Unsrat DR Vecky Masinambow memperkirakan PDRB Nominal Sulut 2016 akan menembus kisaran 100 triliun, jika ICOR 4 maka diperlukan sekitar Rp. 28 triliun riil investasi untuk pertumbuhan sekitar 7%. Berkaitan dengan Mega proyek infrastruktur seperti Bendungan kuwil, KEK Bitung, Listrik Lahendong dan kebijakan di sektor pariwisata, maka tenaga kompetensi penting yang diperlukan jangka pendek, jasa konstruksi, logistik dalam berbagai jenjang, laboran penguji industri berbasis makanan, pariwisata dalam berbagai jenjang, pengukur tanah, keahlian dalam pelistrikan.
Dibutuhkan kerjasama dari pihak eksekutif terkait regulasi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas akomodasi dan transportasi, Selain itu diperlukan kolaborasi dari pemda dunia usaha dan pelaku pendidikan untuk membangun kurikulum sebagaimana kompetensi di atas, Berkaitan dengan infrastruktur diperlukan konektifitas Nasional provinsi kabupaten/ kota sampai desa dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pertanian agroindustri dan UMKM.
Dari segi Infrastruktur Perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulut mengungkapkan bahwa untuk 2017 pembangunan akan diproyeksikan bagi penuntasan Manado Outer Ring Road Khususnya Ring Road III yang menghubungkan antara Winangun dan Kalasey/Malalayang untuk mengurangi titik kemacetan di dalam kota manado. Selain itu untuk pengembangan sektor pariwisata akan di buka akses jalan dari Airport Sam Ratulangi hingga Likupang. Selain itu ada fenomena dimana 5 tahun lalu ada permohonan pengalihan jalan Kabupaten/Kota ke jalan provinsi, namun kondisi saat ini pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan pengalihan jalan provinsi menjadi jalan kabupaten/kota karna nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tergolong besar.
Menanggapi hal ini Tuerah yang selaku Moderator mengatakan besaran jumlah DAK bergantung pada penerimaan negara, ada kemungkinan bila penerimaan negara lagi seret jumlah DAK akan dipangkas menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
Tuerah juga memberikan catatan penting terkait Jumlah DAK yang diterima jauh berkurang dari Tahun Sebelumnya. “DAK based on Proposal, apabila tidak ada usulan dari bawah otomatis Pusat tidak akan mengucurkan dana” terangnya.(Red)
