Manadozone||Tomohon – Kepala Bagian Humas & Protokol Sekretariat Daerah Kota Tomohon John E. S. Kapoh, SS.MSi menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) kehumasan dan hukum tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri bertempat, Senin (11/02/2019 Kemarin) di Hotel Bidakara Jakarta Selatan.
Rakornas ini di buka Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko didampi gi Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo dan Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amal, dihadiri 514 Humas dan 34 Biro Humas ditingkat provinsi.
Kesempatan tersebut, Mendagri Kumolo ,menegaskan untuk membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang lebih efektif, efisien, taat kepada hukum, mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya otonomi daerah. dan emperhatikan faktor penting yakni mengutamakan kepentingan umum, memperbaiki hirarki serta konteks demokrasi, mengembangkan komunikasi dengan seluruh jajaran stakeholder dan menyampaikan laporan secara tertulis..
Sementara itu, Menteri Komunikasi & Informatika Rudiantara menekankan strategi penanganan konten internet negatif (fitnah & hoaks), kolaborasi para pemangku kepentingan menghadapi salah satu ancaman terbesar di Indonesia yaitu penyebaran konten negatif melalui internet.-Oleh karena itu Semua Stakeholders (penerintah,komunitas,private sektor dll) membuat berbagai program untuk menggunakan internet secara bijak. -Serta pentingnya kolaborasi para pemangku kepentingan Indonesia untuk meminimalisir penyebaran konten negatif terkait pemilu dengan peningkatan manajemen konten & literasi digital.
Kesempatan tersebut, Ketua KPU RI Arief Budiman mngatakan partisipasi masyarakat, pemerintah, daerah dalam pelaksanaan sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilu serentak Tahun 2019. -Bawaslu RI Abhan mengingatkan netralitas Aparatur Sipil & penyelenggara pemilu. –
Adapun Rakernas ini diadakan untuk memantapkan sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mensukseskan Pemilu 2019, melalui penyebaran informasi yang sejuk kepada masyarakat. -Karena Humas dan Hukum di pemerintah daerah dan pusat wajib membantu penyelenggara Pemilu dalam mensukseskan pesta demokrasi lima tahunan. – Mendagri menegaskan peran humas yang ada di jajaran Kementerian khususnya Kemendagri untuk menjadi perpanjangan tangan dari pencapaian pemerintah, tanpa memandang siapa presidenya. -Humas di daerah jangan hanya meliput berita kegiatan kepala daerah tapi harus bisa jadi juru bicara, baik pemerintah pusat dan daerah, siapapun presiden siapapun gubernurnya wajib untuk menyuarakan apa yang dikerjakan oleh pemerintah.
Humas mensosialisasikan terkait tahapan Pemilu yang sementara berlangsung. -Humas terus berinovasi untuk membuat konten menarik yang mengajak keikutsertaan masyarakat wajib pilih dalam pemilu, sehingga pada tanggal 17 April 2019 masyarakat berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara & menyalurkan aspirasinya. -Dengan tingginya partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 nanti, tentu akan membuat yang terpilih memiliki legitimasi yang tinggi.
Kesempatan tersebut, Kepala Bagian Humas & Protokol Sekretariat Daerah Kota Tomohon John E. S. Kapoh, SS.MSi mengapresiasi kegiatan ini dalam menjalankan tugasnya terkait di Bagian kehumasan. (Rdk/JP)
