Manadozone || Bolaang Mongondow – Jelang terbentuk provinsi Bolaang Mongondow Raya, dimana wilayah mereka masuk dalam daftar calon provinsi baru.
Hal ini terungkap setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri pada 24 April 2025 lalu, yang membahas usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). Dari 32 calon DOB yang diusulkan, 20 di antaranya telah disetujui untuk proses selanjutnya, termasuk Provinsi Bolaang Mongondow Raya.
Semakin menegaskan hal tersebut, 5 kepala daerah Bolaang Mongondow Raya (BMR) kompak melakukan pertemuan dalam rangka kerjasama antar daerah.
Pertemuan itu dilaksanakan di rumah dinas bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) pada Senin (2/6/2025).
Kerjasama itu, meliputi ruang dan lingkup seperti urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan.
“Rapat koordinasi (rakor) kerjasama antar daerah, bertujuan untuk membahas, mengkoordinasikan, dan menyepakati berbagai aspek kerjasama antara pemerintah daerah yang berbeda,” ujar Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi.
Lma kepala daerah yang hadir, yakni Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yusra Alhabsyi, Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Iskandar Kamaru, Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena, Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Oscar Manoppo dan Wali Kota Kotamobagu Weny Gaib.
Selain itu dihadiri Wakil Bupati Bolmong Dony Lumenta, para pimpinan DPRD, para sekretaris daerah, Asisten, para kepala Bappeda, serta kepala bagian.
Rapat kerjasama ini, difokuskan diberbagai bidang. Mulai dari sektor pertambangan, persampahan, universitas, Bandara, BUMD. Selain itu Sekolah Rakyat, Dapur makanan bergizi, Wilayah Pertambangam Rakyat (WPR), Pengendalian inflasi, serta program prioritas nasional.
Kesepakatan bersama ini dimaksudkan
sebagai dasar untuk penyelengaraan urusan pemerintahan lintas daerah. Selain itu kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mewujudkan efisisensi, efektivitas dan sinergitas penyelengaraan urusan
pemerintahan guna meningkatkan
pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.
Objek dan ruang lingkup kerjasama urusan pemerintahan wajin dengan pelayanan dasar. Seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial.
Sedangkan urusan pemerintahan wajib
dengan non pelayanan dasar, seperti tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Selain itu pemberdayaan masyarakat dan desa.
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan perhubungan.
Ada juga komunikasi dan informatika, Koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan.
Sedangkan urusan pemerintah pilihan, mencakup, lelautan dan perikanan,
Pariwisata, Pertanian Kehutanan. Ada juga
Energi dan sumber daya mineral, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi.
Menurut Yusra, rakor kerjasama antar daerah ini untuk mengidentifikasi dan memperkuat potensi yang dapat dimaksimalkan antara daerah. Misalnya potensi sumber daya alam, keunggulan produk lokal, atau inovasi dalam pelayanan publik.
“Rapat ini menjadi wadah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah yang terlibat, misalnya melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan masyarakat, juga sektor pertanian,” katanya.
Yusra menambahkan, kerjasama ini juga
akan difokuskan pada pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, atau industri kreatif.
Selain itu penanganan bencana. Misalnya koordinasi dalam penyediaan bantuan kebakaran serta bantuan dan rehabilitasi pasca bencana.
Rapat koordinasi kerjasama antar daerah adalah kegiatan penting dalam upaya mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Melalui kerjasama yang solid dan terkoordinasi, daerah dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pembangunan di berbagai sektor.
Hal ini diharapkan juga sebagai langkah awal terbentuknya provinsi Bolaang Mongondow Raya demi tercipta harmonisasi dimasa mendatang.(***)
