Manado, MZ – Di tengah sorotan publik atas beberapa pejabat yang bolak-balik dipanggil aparat penegak hukum, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara justru menorehkan satu lagi catatan manis dalam sejarah keuangannya.
Senin pagi, 2 Juni 2025, ruang paripurna DPRD Sulut tampak dipenuhi aura kebanggaan. Dr. Budi Prijono, Wakil Ketua BPK RI, berdiri di podium dengan suara mantap. Ia mengumumkan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulawesi Utara tahun 2024: opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Ini adalah kali ke-11 secara berturut-turut Pemprov Sulut meraih opini WTP,” ujar Budi, disambut tepuk tangan hadirin.
Sebelas kali. Di antara berbagai dinamika politik dan hukum, angka itu bukan sekadar statistik. Ia adalah penanda konsistensi, kerja senyap, dan barangkali—di tengah riuh—sebuah bukti kepemimpinan yang tegak lurus.
Sosok di balik layar pencapaian itu, Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling, tampak tak ingin larut dalam euforia. Ia berdiri tenang, mengenakan batik sederhana namun berwibawa.
Dalam pidatonya, Gubernur YSK menyampaikan rasa syukur sekaligus tanggung jawab.
“Ini bukan sekadar penghargaan,” ujarnya. “Ini amanah. Kami akan terus melakukan yang terbaik ke depan.”
Gubernur Yulius tidak menampik bahwa masih ada catatan dari BPK. Namun, ia menegaskan bahwa semua temuan bersifat minor dan akan ditindaklanjuti dalam waktu tak lebih dari sebulan.
“Catatannya kecil, tapi tetap penting. Kami tidak akan anggap enteng, dan semua akan kami perbaiki,” katanya, tanpa sedikit pun nada defensif.
Pengakuan ini, justru menunjukkan kedewasaan dalam memandang pengawasan sebagai mitra, bukan ancaman.
Dalam suasana politik yang kadang tak bersahabat, dan birokrasi yang terus diawasi secara ketat, YSK tampil sebagai figur pengendali krisis.
Ia bukan tipe pemimpin yang menyalahkan keadaan. Justru, ketika beberapa anak buahnya harus berurusan dengan hukum, ia mempercepat konsolidasi internal.
Ia menolak menggunakan opini WTP sebagai tameng. Sebaliknya, ia menjadikannya cermin untuk terus mengasah kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ia tahu, WTP bukan jaminan bebas korupsi, tapi ia juga paham: mempertahankan WTP selama sebelas tahun adalah kerja kolektif yang tidak mudah—apalagi saat sebagian sistem tengah goyah.
“Ini hadiah besar untuk rakyat Sulawesi Utara,” ucap YSK sambil menatap lurus ke arah barisan legislatif.
Hadiah yang dibangun dengan kerja keras, transparansi, dan kemampuan seorang mantan prajurit untuk memimpin dengan tenang di tengah badai. (Januar)
