Manadozone || Manado – Ketua PWI Sulut Voucke Lontaan menyampaikan Surat Terbuka yang intinya dapat dirangkum dalam 3 hal yakni:
1. PWI Sulut tetap tidak mengakui PWI KLB (Kongres Luar Biasa) serta produk yang dihasilkannya, hal tersebut disebabkan KLB tidak memenuhi kourum sehingga cacat hukum serta tidak sesuai PD/PRT (Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga) PWI. PWI Sulut tetap berpegang pada keputusan pemerintah yang sah yakni Keputusan Kemenkumham RI.
2. PWI Sulut menginginkan perdamaian serta suasana kondusif terlebih menjaga marwah PWI agar tidak destruktif serta menjadi pembawa berita yang benar bagi masyarakat terutama dalam mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan rakyat di Sulut. Termasuk menjadi mitra strategis bagi pemerintahan dibawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay.
3. PWI Sulut menghormati hukum dengan mendukung aparat kepolisian melakukan proses atas laporan PWI Sulut atas penggunaan kop surat dan cap PWI Sulut yang digunakan oknum-oknum yang tidak berwenang.
Berikut isi lengkap surat terbuka Ketua PWI Sulut Voucke Lontaan:
Salam sejahtera buat pimpinan dan anggota PWI se-Sulawesi Utara.
Perlu saya jelaskan, bahwa pertemuan dengan saudara Vanny Loupaty yang digagas Kadis Kominfo, tidak mengurangi semangat kita semua untuk menyerukan bahwa PWI hanya satu, tidak ada yang lain.
Tapi saya hanya menghormati undangan pihak Kadis Kominfo, yang notabene menurutnya, kehadirannya sesuai arahan Gubernur, tapi bukan saya memiliki semangat yg sama dengan teman teman untuk tegak lurus kepada Ketum Hendry Bangun.
Jadi dalam pertemuan itu, saya justru mempertegas bahwa PWI di Indonesia terutama di Sulut hanya satu.
Namun kita tau bersama bahwa Vanny Laopaty sudah menjalankan aksinya dengan mem Plt kan sejumlah pengurus PWI di Kota dan Kabubaten se-Sulut.
Bahkan Maemosa juga telah ditunjuk oleh PWI KLB untuk menjadi Plt Katua PWI sulut, dan bukan hanya di Sulawesi Utara. Di sejumlah daerah pun ada PWI versi KLB. Ini fakta tak bisa dipungkiri.
Jadi inti dari pertemuan itu hanya mempertegas bahwa mereka adalah PWI KLB, bukan PWI versi Kongres Bandung.
Saya menghadiri pertemuan itu adalah untuk menjamin semua pimpinan dan Anggota PWI hasil kongres Bandung 27 September 2023, sebagai organisasi yang diakui Pemerintah lewat Kemenkumham.
Kita tau bersama bahwa PWI versi KLB ada di berbagai daerah, seperti DKY Jakarta, Sumatera Utara , Kepulauan Riau, Bengkulu, Kaltara, dan NTB. Kalau mereka ada di Sulut itu urusan mereka. Jadi kita tidak saling mengganggu sambil menunggu keputusan proses hukum di Bareskrim Mabes Polri di Jakarta.
Selain itu pertemuan ini digagas juga oleh Kadis Infokom yang mewakili pemerintah. Terlebih lagi Kadis Infokom Steven Liow menyatakan bahwa pihaknya mewakili dan sesuai arahan Gubernur Sulut agar pertemuan ‘damai’ dilakukan.
PWI Sulut juga menghargai, menghormati dan mendukung Pemerintah Provinsi Sulut dibawah kepemimpinan Gubernur YSK dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay guna melakukan kebijakan positif bagi masyarakat Sulut.
Juga saat ini PWI Sulut tetap melakukan upaya proses hukum terhadap PWI KLB dan saat ini proses sedang berjalan.
Kiranya kita tetap menjunjung tinggi supremasi hukum dan menjaga suasana kondusif agar tercipta stabilitas keamanan dan suasana aman damai yang diharapkan masyarakat Sulut tercinta.
Demikian pernyataan saya ini.
Semoga dapat dimaklumi niat baik saya.
Terima kasih
Salam
Ketua PWI Sulut Voucke Lontaan.
(***)
