Penulis: Denty Tanggo
SANGIHE II Manadozone.com–Sedikitnya 16 pemerintah daerah kabupaten se-Indonesia terwakili dalam melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) dengan pihak Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Agenda penandatanganan kerja sama ini berlangsung di ruangan Auditorium Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati BSSN Depok, Kamis (28/10/2022) baru kemarin.
Salah satunya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe masuk dalam daftar dari 16 daerah yang dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati Kepulauan Sangihe Rinny Tamuntuan didampingi Kadis Kominfo Ziefried Harikatang dan Sekretaris Kominfo Ellenita Kapal.
Dalam momentum ini, Pelaksana tugas Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara YB. Susilo Wibowo menyambut baik terlaksananya kerjasama ini, dan berharap dapat memberikan dukungan yang optimal khususnya dalam perlindungan data dan informasi milik masing-masing Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan tranformasi digital dan penerapan sistim pemerintah berbasis elektronik (SPBE).
Wibowo juga mengatakan, bahwa salah satu target tranformasi digital indonesia tercermin dalam upaya pembangunan dan pengelolaan keamanan siber nasional, dimana pembangunan kapasitas siber ini dapat menjadi katalisator transformasi ekonomi nasional.
“Ini bisa tercapai apabila Indonesia mampu mempersiapkan rangka kerja pengelolaan resiko untuk menghindari berbagai krisis, termasuk di rana siber. Karena itu saya berharap dari 16 Pemerintah Daerah yang hadir saat ini dapat mengimplementasikan butir-butir kesepakatan yang telah disusun dengan penuh komitmen untuk menimbulkan efektivitas kerja, pola kerja terpadu dan berkesinambungan serta pemanfaatan sertifikat elektronik dapat berjalan dengan baik kedepannya,” kata Wibowo
Sementara itu Penjabat Bupati Rinny Tamuntuan saat membawakan sambutan, mengapresiasi dan memberikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak BSSN yang sudah mengakomodir Kabupaten Kepulauan Sangihe yang nantinya bisa melakukan kerjasama dalam pemanfaatan sertifikat elektronik untuk penggunaan tanda tangan elektronik sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan utara beranda NKRI.
“Walaupun infrastruktur dan sumber daya teknologi dan komunikasi yang masih minim, tidak menyurutkan kami untuk terus melangkah memasuki era transformasi digital. Oleh karena itu adanya kerjasama dengan BSSN tentunya penerapan sertifikat elektronik ini sangat diperlukan dan bermanfaat dalam peningkatan pelayanan publik,” ujar Tamuntuan.(*)
