Manadozone||Tomohon – Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak CA bersama Wakil Walikota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan menghadiri rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2019 Wilayah Sulawesi Utara, yang dilaksanakan di aula rumah dinas kantor walikota tomohon, selasa (23/04/2019)
Kegiatan ini dihadiri pimpinan tim pencegahan komisi pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Budi Waluya SE. MBA., Ketua koordinasi wilayah IX Koordinasi KPK RI Dwi Aries Sudarto, SH., Koordinator KPK RI Wilayah Sulawesi Utara Ibu Irawati bersama rombongan KPK RI, Bupati/Walikota dan keterwakilannya, serta Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.
Atas hal ini, Tim KPK RI memberikan materi mengenai Monitoring Centre of Prevention (MCP)
Dalam rangkaian kegiatan ini juga diadakan evaluasi mengenai Capaian MCP 2018, membahas tentang Indikator MCP 2019 dan Pembuatan Rencana Aksi serta Sektor Tematik 2019.
Sementara itu, Walikota Tomohon Jimmy F Eman, dalam sambutannya, menyampaikan kebanggaannya dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh KPK RI kepada Kota Tomohon sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan
Eman berharap, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga upaya pemberantasan korupsi di Indonesia lebih khusus bagi pemerintah daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dapat lebih maksimal, mulai dari mengefektifkan upaya pencegahan sehingga perbaikan dapat dilaksanakan secara baik dan bisa mempersempit ruang bagi pelaku korupsi di daerah
Kesempatan tersebut, Walikota Tomohon dan Wawali Tomohon memberikan cinderamata kepada KPK RI dan kepada 8 Pimpinan kabupaten/Kota lainnya yang hadir.
Adapun sevagai materi-materi yang disampaikan diantaranya,.Hasil evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi 2018 pada Pemerintah Daerah se-Sulawesi Utara : capaian MCP masing-masing kabupaten dan kota yang dilampirkan pemateri KPK. 2.Sosialisasi program 2019 lanjutan program 2019, Program Baru 2019 dan SPJ 2019. Selanjunya 3. Penegasan KPK terkait delik tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Penanganan tindak Pidana Korupsi di Jajaran Pemerintah Daerah. Materi yang disampaikan.sesuai dengan perangkat kerja yang terkait dan termuat dalam Run Down acara yang telah disampaikan. Materi lainnya yakni perencanaan APBD,Manajemen ASN, Kapabilitas APIP dan PTSP. Survei Penilaian Integritas (SPI) ada 4 yakni Pemerintah Provinsi, Kota Tomohon, Kota Bitung dan Kabupaten Bolmong Utara. Begitu juga dengan peringkat capaian 2018 Pemprov, Pemkab & Pemkot.
Kegiatan ini dirangkaikan dengan dialog dan sesi tanya jawab seputar pengawasan,penegakan hukum, program berjalan dan capaian hasil masing-masing kabupen dan kota. (RH/Rdk)
