Editor : Toar Saraun
TONDANO || Manadozone.com-Dengan adanya kebijakan pemerintah terkait kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), 2 September 2022 lalu, Mahasiswa yang tergabung dalam barisan Gerakan Rakyat Tolak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (GERTAK BBM) menyambangi gedung DPRD Kabupaten Minahasa untuk melakukan penolakan terhadap kenaikan BBM, Rabu, (7/9/2022).
Dikatakan Korlap Kharisma Alasan pemerintah menarik subsidi BBM adalah untuk mengalihkan Subsidi BBM ke Bansos dan juga beserta alasan lain dimana minyak dunia terjadi pemerosotan sehingga pemerintah melakukan kebijakan tersebut. tentunya hal ini kita harus kritisi kembali,
“Lagi-lagi pemerintah menaikkan harga BBM dimana kita baru saja menyesuaikan dengan situasi dan kondisi memperhatikan finansial masyarakat. Hal ini tidak baik dimana, tingkat pendapatan masyarakat terlebih khusus kelas menengah ke bawah justru lebih terdampak karena tidak sesuai dengan pendapatan masyrakat yang rendah di sesuaikan dengan kenaikkan BBM ini dan kajian membuktikan bahwa pemerintah tidak pro dengan masyarakat, “ucap Kharisma
Dikatakan Kharisma di saat BBM telah naik pastinya harga bahan pokok juga akan mengikutinya, karena kita tau bersama pendistribusiannya pasti memerlukan transportasi dan kita bisa menyimpulkan bahwa kenaikkan harga bahan pokok akan cenderung naik.
“ketersediaan BBM di Indonesia meningkat pasokannya, solusinya adalah pemerintah harus meningkatkan atau menambah kilang-kilang minya di Indonesia agar Indonesia lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada negara lain, dan hal ini pun baik untuk negara bisa melakukan ekspor.
Berangkat dari kajian di atas, kami dari Gerakan Rakyat Tolak Kenaikan Bahan Bakar Minyak (GERTAK) BBM menuntut beberapa isu maupun masalah sebagai berikut:
Nasional
1. Memberantas mafia BBM sampai ke akar-akarnya
2. Menuntut pemerintah untuk tidak menarik subsidi BBM
3. Mendesak pemerintah agar mengembalikan subsidi BBM dan wajib mengontrol ketetapan harga bahan pokok dengan adil
4. Mendesak pemerintah untuk menambah kilang minyak di negara
5. Mendesak DPRD RI agar mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat dan Perlindungan Data Pribadi disahkan menjadi UU
6. Mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar menetapkan Kasus Pembunuhan Munir sebagai Pelanggaran HAM Berat
Lokal
1. Menolak aktivitas tambang PT. TMS di Sangihe
2. Mendesak Gubernur Sulut mencabut SK Hibah No. 368/2021 terkait Hibah Tanah Kalasey Minahasa kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenkraf)
3. Menolak klaim sepihak TNI AD terhadap Perkebunan Kelelondey Langowan
4. Mendesak disahkannya Perda Legalitas Cap Tikus
5. Menolak pembangunan jalan di mata air ujang Bitung
Sementara itu, Wakil Ketua ll DPRD Minahasa Denny Kalangi didampingi Anggota DPRD Rio Valentino Palilingan mengatakan saat bahwa aspirasi mereka pastinya akan disampaikan ke tingkat yang lebih atas karena masalah ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak
“sebagai anggota DPRD Minahasa pastinya akan menindaklanjuti permintaan mahasiswa terkait BBM karena DPRD adalah tempat menyalurkan aspirasi, dan itu sudah menjadi tugas dan tanggungjawab sebagai anggota ,” ujarnya,
Dari pantauan hadir langsung mengamankan aksi demo, Kapolres Minahasa AKBP Tommy B Souissa SIK bersama anggota, Kasatpol PP Minahasa, Kasat Intel, Kabag Umum DPRD Minahasa dan situasi aman terkendali
(ToarS)
